SPI Jawa Barat Bahas Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani dalam FGD di Bandung

Serikat Petani Indonesia SPI DPW Jabar saat penyelenggarakan FGD di Hotel Luminor Metro Indah Mall, Kota Bandung, Kamis (27/11).

JABAR, HITAMPUTIH.CO.ID - Serikat Petani Indonesia (SPI) Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat (DPW Jabar) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang menyoroti isu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Luminor Metro Indah Mall, Kota Bandung, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Ketua SPI Jawa Barat, Irpan, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi medium strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, petani harus diposisikan sebagai subjek utama dalam pembangunan pertanian.

“Petani harus menjadi aktor utama dalam pembangunan pangan. Inovasi, peningkatan produksi, dan infrastruktur yang memadai adalah kunci kesejahteraan petani Jawa Barat,” ujar Irpan, Kamis (27/11/2025).

FGD ini membahas sejumlah isu prioritas yang dianggap mendesak untuk diperkuat. Di antaranya adalah penerapan teknologi pertanian modern seperti mekanisasi, digital farming, serta pengembangan benih unggul untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Forum juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian, meliputi jaringan irigasi, jalan usaha tani, sistem logistik, serta fasilitas pascapanen. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi pondasi penopang efisiensi produksi.

Selain itu, strategi stabilisasi harga dan penguatan stok pangan daerah turut menjadi bahasan utama. Peran Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat dipandang penting dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tingkat masyarakat.

Isu lainnya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. Langkah adaptasi dinilai penting agar produktivitas pertanian tetap stabil di tengah dinamika iklim yang semakin tidak menentu.

FGD ini juga menekankan perlunya memperluas akses pembiayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani. Upaya tersebut dianggap mampu membuka ruang lebih luas bagi petani untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Irpan menegaskan bahwa seluruh masukan dalam diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah. 

“Dokumen rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong kebijakan pangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani,” kata Irpan.

Diskusi menghadirkan narasumber dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Jawa Barat serta Bulog Jawa Barat. Pembahasan difokuskan pada strategi peningkatan produksi, stabilisasi harga, dan penguatan cadangan pangan daerah sebagai upaya menjawab dinamika kebutuhan pangan nasional.(arison)