Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda, IMO Minta Gubernur Banten Beri Atensi
Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail.
BANTEN, HITAMPUTIH.CO.ID – Upaya pencarian terhadap lima wartawan yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di perairan Selat Sunda hingga Rabu (9/9/2026) masih terus dilakukan.
Kelima wartawan tersebut dilaporkan hilang kontak sejak Senin (7/9/2026). Mereka diketahui berlayar menggunakan kapal untuk mendokumentasikan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Situasi tersebut mendapat perhatian dari Ikatan Media Online (IMO) Indonesia. Organisasi tersebut meminta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dan memperluas pencarian untuk memastikan keberadaan kelima jurnalis.
Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail mengatakan kondisi geografis Selat Sunda serta aktivitas Gunung Anak Krakatau membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.
Menurutnya, seluruh sumber daya yang memungkinkan perlu dilibatkan untuk mendukung proses pencarian.
IMO Minta Gubernur Banten Beri Atensi Khusus
Yakub menilai pencarian lima wartawan tersebut tidak semata-mata merupakan persoalan teknis pencarian dan pertolongan.
Menurut dia, peristiwa tersebut juga menyangkut aspek kemanusiaan dan keselamatan warga negara yang melakukan aktivitas di wilayah perairan dan kawasan sekitar Banten.
Karena itu, IMO-Indonesia meminta Gubernur Banten Andra Soni memberikan perhatian lebih terhadap proses pencarian yang sedang berlangsung.
"Atas pertimbangan tersebut, Gubernur Banten perlu untuk memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini," kata Yakub di Sekretariat IMO-Indonesia, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Yakub menjelaskan, posisi geografis Banten yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda membuat pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk memastikan keselamatan masyarakat yang berada maupun beraktivitas di kawasan tersebut.
Namun, menurutnya, perhatian khusus dari pemerintah daerah bukan berarti mengambil alih kewenangan lembaga yang memiliki mandat dalam operasi pencarian dan pertolongan.
"Akan tetapi, upaya tersebut semata memastikan bahwa seluruh unsur di wilayah Banten dapat bergerak dan memberikan dukungan secara optimal," jelasnya.
Ia menilai kepala daerah mempunyai peran penting dalam menggerakkan koordinasi pemerintahan daerah serta mengoptimalkan perangkat daerah ketika menghadapi agenda yang mendesak dan penting.
"Termasuk dalam hal ini memiliki kapasitas dalam menjembatani komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan ketika terjadi situasi yang menyangkut keselamatan masyarakat," tandas Yakub.
Minta Koordinasi Pencarian Diperkuat
IMO-Indonesia juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten membuka koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam operasi pencarian.
Yakub menyebut sejumlah unsur yang dapat diperkuat koordinasinya, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Syahbandar, pemerintah kabupaten dan kota terkait, hingga masyarakat di sekitar wilayah pencarian.
"Seperti dengan Basarnas, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Syahbandar, pemerintah kabupaten/kota terkait, atau juga dengan unsur masyarakat setempat," terangnya.
Menurut Yakub, operasi pencarian di wilayah laut memiliki karakteristik berbeda sehingga tidak dapat dilakukan secara sektoral dan sporadis.
"Sebaliknya, ia membutuhkan dukungan lintas sektor yang komunikatif dan koordinatif. Informasi dari masyarakat pesisir dan nelayan, sebagai contoh, sangat membantu dalam memperluas pemantauan terhadap kemungkinan lokasi terakhir kapal maupun keberadaan para korban," paparnya.
Ia menambahkan, seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia perlu disatukan agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap operasi pencarian.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah dinilai dapat menjadi salah satu simpul koordinasi untuk memperkuat dukungan terhadap operasi pencarian yang tetap dipimpin oleh lembaga berwenang.
"Pada konteks ini, pemerintah daerah dapat menjadi salah satu simpul koordinasi penting dan strategis dalam memperkuat dukungan terhadap operasi pencarian yang secara otoritatif dipimpin oleh lembaga yang memiliki mandat yang jelas dan kuat," pungkasnya.
