BNN Paparkan Kinerja 2025 dan Strategi Perang Melawan Narkoba 2026
Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto dan para awak media di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).
JAKARTA, HITAM PUTIH - Badan Narkotika Nasional (BNN) memaparkan capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 serta rencana strategis pemberantasan narkoba pada 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (3/2/2026).
Rapat Kerja yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, itu dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Agenda rapat difokuskan pada evaluasi kinerja BNN sepanjang 2025 dan pembahasan rencana kerja tahun anggaran 2026.
Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menyampaikan bahwa realisasi anggaran BNN pada 2025 mencapai 96,89 persen dari total pagu sebesar Rp3,21 triliun. Tingginya serapan anggaran tersebut berdampak langsung pada capaian strategis lembaga.
“Realisasi anggaran BNN TA 2025 mencapai 96,89 persen dari pagu Rp3,21 triliun dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target kinerja,” ujar Suyudi Ario Seto.
Pada bidang pemberantasan, BNN berhasil mengungkap 773 kasus tindak pidana narkotika dengan total 1.214 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, aparat menyita barang bukti berupa 4,01 ton sabu, 2,19 ton ganja, dan 1,2 ton ketamin.
BNN juga menindak enam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. Nilai aset yang berhasil disita dalam perkara tersebut mencapai Rp144,19 miliar.
Di sektor pencegahan, BNN membentuk 1.910 Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika sebagai upaya edukasi sejak dini. Selain itu, BNN menetapkan 214 Desa dan Kelurahan Bersinar atau Bersih Narkoba untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika.
Program pemberdayaan alternatif turut dijalankan melalui alih fungsi lahan ganja menjadi lahan kopi di Kabupaten Gayo Lues. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Sementara pada bidang rehabilitasi, BNN memberikan layanan kepada 14.527 penyalahguna narkotika. BNN juga memperkuat 649 lembaga rehabilitasi mitra di berbagai wilayah Indonesia.
Atas inovasi rehabilitasi yang responsif terhadap kebutuhan anak, BNN memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Memasuki Tahun Anggaran 2026, BNN menghadapi tantangan berupa penurunan anggaran. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,51 triliun atau turun 52,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, BNN menegaskan komitmen untuk terus memperkuat strategi War on Drugs for Humanity. Program prioritas yang disiapkan meliputi Ananda Bersinar, percepatan transformasi digital, serta pemberantasan narkotika yang terintegrasi lintas sektor.
Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja BNN sepanjang 2025. DPR juga menyatakan dukungan terhadap rencana kerja dan program prioritas BNN pada 2026.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III DPR RI mendukung penguatan pencegahan dan pemberantasan narkoba, percepatan layanan rehabilitasi, serta optimalisasi fungsi intelijen untuk mengungkap jaringan narkotika internasional dan TPPU.
Komisi III DPR RI juga menyetujui usulan penambahan pagu anggaran BNN Tahun Anggaran 2026 dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal negara dan prinsip akuntabilitas.
Menutup rapat, Kepala BNN RI menekankan pentingnya sinergi antara BNN, DPR RI, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut dinilai krusial dalam memperluas layanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), terutama di wilayah yang belum memiliki kantor vertikal BNN.
“Kolaborasi dengan DPR RI dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan P4GN di seluruh wilayah Indonesia,” kata Suyudi Ario Seto.
